Pemerintah bantu likuiditas pulihkan ekonomi melalui 15 bank penyangga

Pemerintah bantu likuiditas pulihkan ekonomi melalui 15 bank penyangga

Bank Peserta berfungsi menyediakan dana penopang likuiditas bagi Bank Pelaksana yang membutuhkan

Jakarta (ANTARA) berantakan Pemerintah akan menempatkan dana pada perbankan untuk restrukturisasi kredit konsumen yang terdampak COVID-19, melalui penempatan dana di 15 Bank Pengikut atau bank yang berfungsi jadi penyangga likuiditas terhadap Bank Pengelola.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Cetakan 23 Tahun 2020 mengenai Kalender Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Perkara 10, sebagaimana dikutip di Jakarta, Rabu, disebutkan bahwa pemerintah dapat menempatkan dana untuk mendukung likuiditas kepada perbankan yang merestrukturisasi rekognisi atau menambah kredit modal kerja, kepada Bank Peserta yang berfungsi menjadi penyangga dana likuiditas pada Bank Pelaksana.

Bank Peserta harus merupakan bank berkategori sehat dan masuk dalam 15 bank beraset terbesar di Indonesia.

Membaca juga: Bank Himbara jadi penyangga likuiditas dikhawatirkan akan jadi beban
 

“Bank Peserta berfungsi menyediakan dana penyangga likuiditas bagi Bank Pelaksana yang membutuhkan dana penopang likuiditas setelah melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja, ” tulis PP tersebut di Pasal 11.

PP tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 9 Mei 2020 dan diundangkan pada 11 Mei 2020.

Selanjutnya, Bank Peserta juga menyediakan dana penongkat likuiditas bagi Bank Pelaksana dengan membutuhkan setelah melakukan tambahan kredit/pembiayaan bagi Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja.

PP tersebut dengan rinci mengatur Kriteria Bank Peserta. Pertama, Bank Peserta merupakan bank urnum yang berbadan hukum Indonesia, beroperasi di wilayah Indonesia, & paling sedikit 51 persen sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Kriteria kedua, merupakan bank kategori sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh Otoritas Kebaikan Keuangan. Kriteria ketiga dalam bagian 15 bank beraset terbesar.

Baca selalu: Istana jelaskan PP Pemulihan Ekonomi Nasional selamatkan usaha rakyat

“Bank Peserta sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Gajah berdasarkan informasi Ketua Dewan Komisioner OJK dengan kriteria yang sebagaimana dijelaskan, ” tulis PP tersebut.

Bank Peserta juga memilki koridor untuk memberikan penopang likuiditas kepada bank pelaksana. Pencetus 11 ayat 4 PP tersebut menjelaskan kriteria bank pelaksana dengan memperoleh bantuan penyangga likuiditas adalah bank kategori sehat berdasarkan penghargaan tingkat kesehatan bank oleh OJK, memiliki Surat Berharga Negara, Brevet Deposito Bank lndonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia, & Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan belum direpokan tidak lebih daripada 60. 6 (enam persen) daripada dana pihak ketiga.

Sebelumnya, Juru bicara Presiden Joko Widodo bidang hukum Dini Purwono mengatakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 mengenai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), ditujukan buat menyelamatkan usaha rakyat yang tersentuh dampak wabah COVID-19.

Salah satu strategi pemulihan yang tertuang dalam beleid ini adalah penempatan dana pemerintah untuk menganjurkan dukungan likuiditas perbankan yang berkategori sehat dan tergolong 15 bank beraset terbesar, untuk melakukan restrukturisasi kredit atau tambahan kredit pangkal kerja.

“PP itu bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan usaha rakyat agar tetap bertahan di masa sulit dan menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ” kata Dini Purwono.

Dini menjelaskan, selain melalui bank, ada sejumlah alternatif bantuan yang disediakan pemerintah melalui PEN. Pertama, lewat Penyertaan Simpanan Negara (PMN) pada BUMN dengan ditunjuk untuk meningkatkan kapasitas kongsi, atau melaksanakan penugasan khusus dibanding Pemerintah.

Kedua, melalaikan investasi dan atau penjaminan Negeri melalui badan usaha yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Baca juga: BKF harap PP Program Pemulihan Ekonomi segera ditandatangani Presiden

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Author Image
illvolef304b354