OJK paparkan skema penyangga bagi bank yang kesulitan likuiditas

OJK paparkan skema penyangga bagi bank yang kesulitan likuiditas

Ini penyangga kami sediakan apabila ada bank yang membutuhkan

Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan skema penyangga bagi bank jika mengalami kesulitan likuiditas setelah melakukan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak COVID-19.

“Ini penyangga kami sediakan apabila tersedia bank yang membutuhkan. Kalau tak ada, Alhamdulillah , ” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam konferensi virtual di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pemerintah hendak menempatkan sejumlah dana di bank peserta atau bank yang mengakar kategori 15 bank besar & sehat sesuai diatur dalam Susunan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2020 terkait pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah berencana akan menerbitkan surat pinjaman yang akan dibeli Bank Nusantara dan hasil penjualannya akan ditempatkan di bank peserta sebagai periode penyangga likuiditas bagi perbankan dengan membutuhkan

Nantinya melalui bank peserta akan memberikan pinjaman kepada bank yang membutuhkan dukungan likuiditas atau disebut juga bank pelaksana yakni bank yang melaksanakan restrukturisasi kredit.

Adapun mekanismenya, kata dia, kredit yang direstrukturisasi bank pelaksana itu dijadikan sebagai agunan kepada bank pengikut.

Baca juga: Restrukturisasi kredit, bank BUMN butuh likuiditas Rp156, 1 triliun

Nama yang diagunkan atau dijadikan garansi itu merupakan kredit yang berisi lancar dan kredit dalam mengindahkan khusus yang akan melalui penghargaan dari bank pelaksana dan bank peserta.

Metode dengan dilakukan, ucap Wimboh, dengan jalan melakukan proposal dari bank pelaksana kepada bank peserta dan selanjutnya bank peserta mengajukan kepada negeri.

“Detail dan mekanisme sedang kita garap dalam tulisan keputusan bersama (SKB) OJK & Kementerian Keuangan dan dituangkan pada PP, ” katanya.

Terkait suku bunga dalam agenda penyangga likuiditas, lanjut dia, masih dalam proses negosiasi antara Departemen Keuangan dengan Bank Indonesia.

Apabila ada bank pelaksana yang tidak bisa mengembalikan pinjaman, kata Wimboh, maka akan dijamin melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin dana yang dikasih bank peserta kepada bank pengelola.

OJK memastikan besar itu tidak membebani bank pengikut karena risiko dijamin LPS bahkan mereka mendapat marjin atas pinjaman yang dibayar bank pelaksana.

“Jadi risiko bank pengikut ini kita buat netral bahkan bank peserta ini akan mendapatkan marjin, ” katanya.

Skema sama juga berlaku untuk BPR dan lembaga pembiayaan yang dianggap sebagai debitur atau konsumen bank pelaksana di daerah yakni Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Baca pula: Kemenkeu tegaskan suntikan Rp34, 15 triliun bukan untuk selamatkan bank

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Author Image
illvolef304b354