Presiden minta pimpinan daerah atur “gas dan rem” penanganan COVID-19

Presiden minta pimpinan daerah atur “gas dan rem” penanganan COVID-19

Jangan sampai melonggarkan tanpa sebuah kendali rem sehingga mungkin ekonominya bagus tetapi COVID-nya juga naik.

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Joko Widodo meminta korps pimpinan daerah betul-betul mengatur “gas dan rem” atau laju serta henti penanganan COVID-19 di wilayahnya masing-masing berdasarkan tahapan dan parameter yang ada.

Hal itu disampaikan Presiden saat melakukan anjangsana di Posko Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jawa Tengah pada Gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Selasa.

“Saya harapkan bapak/ibu dan saudara-saudara sekalian gas serta remnya itu betul-betul diatur, jangan sampai melonggarkan tanpa sebuah kendali rem sehingga mungkin ekonominya molek tetapi COVID-nya juga naik. Bukan itu yang kita inginkan, ” ujar Presiden dalam arahannya sebagaimana disaksikan melalui gambar conference di Jakarta, Selasa.

Presiden mengucapkan bahwa pengendalian COVID-19 harus berbarengan dengan perekonomian yang tidak terganggu meskipun hal tersebut tidak mudah.

Mengucapkan juga: Presiden: Jangan paksakan wajar baru bila data tidak menjunjung

Mengaji juga: Presiden tekankan strategi intervensi berbasis lokal paling efektif

Baca juga: Presiden memikirkan Posko COVID-19 Jateng dan kalender padat karya

“Ini bukan barang yang mudah. Seluruh negara mengalami dan kontraksi ekonomi terakhir yang saya terima, dunia diperkirakan pada tahun 2020 akan terkontraksi minus 6 sampai minus 7, 6. Artinya global, negeri, sudah masuk ke yang namanya resesi, ” ujarnya.

Kepala Negara menyampaikan pada tarikh ini Singapura diprediksi mengalami kurang ekonomi 6, 8 persen, Amerika -9, 7 persen, Inggris -15, 4 persen, Jerman -11, dua persen, Prancis -17, 2 upah, dan Jepang -8, 3 upah.

Oleh sebab itu, Presiden menekankan Indonesia harus mampu mengatur dan mengelola laju dan henti antara COVID-19 atau kesehatan tubuh dan ekonomi.

Situasi ini menjadi tanggung jawab seluruh pihak, bukan hanya gubernur, bupati, dan wali kota, melainkan banjaran forkominda, TNI/Polri, dan seluruh rangkai tugas agar betul-betul menjaga supaya bisa berjalan dengan baik.

“Oleh sebab itu, beta titip jangan sampai membuka di dalam tatanan baru new normal tetapi tidak melalui tahapan-tahapan yang benar, ” kata Presiden.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D. Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Author Image
illvolef304b354