Pemerintah berikan wewenang baru ke LPS selamatkan bank bermasalah

Kewenangan LPS untuk menempatkan dana dalam perbankan yang berstatus dalam penjagaan atau untuk mengantisipasi krisis itu  termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 33/2020…..

Jakarta (ANTARA) semrawut Pemerintah memberikan mandat baru pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kurun lain wewenang untuk menempatkan sedekah di industri perbankan, jika tersedia bank yang bermasalah karena status pandemi COVID-19.

“Iya telah mendapat (kewenangan). Lengkapnya kami akan jelaskan melalui konferensi pers belakang sore (Jumat, 10/7), ” prawacana Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah kepada ANTARA saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Kewenangan LPS untuk menempatkan derma di perbankan yang berstatus dalam pengawasan, atau untuk mengantisipasi krisis itu  termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 33/2020 yang mengatur menimpa pelaksanaan kewenangan LPS dalam menjalankan permasalahan stabilitas sistem keuangan.

Baca juga: LPS jamin Rp3. 320, 06 triliun dana nasabah di bank

Presiden Joko Widodo menandatangani PP tersebut pada 7 Juli 2020, lalu PP tersebut diundangkan pada 8 Juli 2020.

Kewenangan terbaru LPS ini sebelumnya ulet dibicarakan dalam rapat antara negeri dengan Komisi XI DPR. LPS dinilai perlu diberi kewenangan untuk menangani permasalahan likuiditas perbankan. Situasi tersebut untuk mengantisipasi jika lagu dari pandemi COVID-19 terhadap pabrik perbankan semakin kencang.

Selain penempatan dana oleh LPS, pemerintah juga sudah menerapkan rancangan untuk menempatkan dana di pabrik perbankan melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Baca juga: LPS: Bank kecil rentan alami risiko likuiditas

Berdasarkan salinan PP tersebut, kewenangan LPS yang diatur antara lain di rangka penanganan permasalahan stabilitas pola keuangan akibat pandemi virus corona baru, ancaman krisis ekonomi, dan/atau stabilitas sistem keuangan yang mencakup penanganan permasalahan bank. Selain tersebut, pelaksanaan fungsi LPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP tersebut juga mengatur persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan untuk penanganan permasalahan bank sistemik & bank selain bank sistemik.

“Persiapan penanganan bank dijalankan sejak bank ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif oleh OJK, ” tulis pasal 3 bagian 1 PP tersebut.

Baca juga: OJK ungkap penyaluran kredit tetap muncul meski dihantam COVID-19

LPS akan berkoordinasi dengan OJK dalam rangka anju penanganan bank, yaitu dalam kejadian pertukaran data dan/atau informasi bank, pemeriksaan bersama terhadap bank, dan/atau kegiatan lainnya dalam rangka anju resolusi oleh LPS.

Maksimal 30 persen

Pada pasal 11 ayat 1 bahwa LPS sanggup melakukan penempatan dana selama perbaikan ekonomi sebagai dampak COVID-19.

Penempatan dana oleh LPS tersebut bertujuan untuk mengelola dan/atau meningkatkan likuiditas LPS; dan/atau mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan stabilitas permasalahan sistem keuangan yang dapat membuahkan kegagalan bank.

Penempatan dana oleh LPS pada bank ketentuannya sebagai berikut:
a. total penempatan dana pada segenap bank paling banyak sebesar 30 persen dari jumlah kekayaan LPS;
b. penempatan dana di satu Bank paling banyak sejumlah 2, 5 persen (dua koma lima persen) dari jumlah substansi LPS; dan
c. setiap periode penempatan dana paling periode satu bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 5 kali.

Untuk pendanaan, Beleid ini mengatur LPS dapat memperoleh sumber pendanaan, antara lain repo pada Bank Indonesia, penjualan SBN yang dimiliki kepada BI, penerbitan surat utang, pinjaman kepada pihak asing, dan/atau pinjaman kepada pemerintah.

Pewarta: Indra Arief Karakter
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Author Image
illvolef304b354