Artikel pembubaran OJK, ini respons Bamsoet

Artikel pembubaran OJK, ini respons Bamsoet

Jakarta (ANTARA) – Pemangku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo mendukung apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah mengecewakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), elok melalui perppu maupun perangkat kebijaksanaan lainnya.

“Skandal Jiwasraya hanyalah bagian kecil dari sengkarut dengan menimpa OJK. Alih-alih menjadi pengawas yang kredibel dalam menjaga kekayaan masyarakat yang berada di perbankan, pasar modal, asuransi, dana purna bakti, lembaga pembiayaan, penggadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya, OJK malah menjadi duri dalam sekam, ” ujar Bamsoet, dalam keterangannya, dalam Jakarta, Sabtu.

Fungsi pengawasan dan hal lainnya dengan selama ini melekat di OJK, kata mantan Ketua DPR MENODAI itu, bisa dikembalikan kepada Bank Indonesia.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: OJK perlu direformasi, bukan dibubarkan

Mantan Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum dan keamanan itu menilai DPR dan pemerintah tidak perlu ragu membubarkan OJK dengan notabene dibentuk melalui Undang-Undang Cetakan 21/2011.

Politikus senior Partai Golkar itu mengingatkan lebih baik mengoreksi daripada membiarkan kecacatan berlarut dan akhinya rakyat dengan menjadi korban.

“Pembentukan OJK tak lepas dari rekomendasi IMF yang mengambil contoh Financial Service Authority (FSA) di Inggris. Kenyataannya, FSA justru gagal mematuhi tugasnya dan mengakibatkan Inggris turun krisis finansial global pada 2008, ” katanya.

Pada tahun 2013, Inggris membubarkan institusi OJK mereka, yakni FSA jadi bukan hal yang mustahil apabila dalam waktu dekat OJK dibubarkan.

“Apalagi, kini status OJK sedang di titik nadir lantaran mendapat sorotan dari DPR RI, BPK, maupun Ombudsman, ” tutur Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tersebut.

Bamsoet mencontohkan pada permasalahan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB), BPK mencatat bahwa OJK tak melayani uji kepatutan dan kelayakan kepada jajaran pengelola statuter yang ditunjuk untuk merestrukturisasi AJBB sehingga menyalahi UU Nomor 40/2014 tentang Perasuransian.

Mengaji juga: Tanggapi wacana pembubaran, Pemimpin OJK: Kami telah bekerja profesional

Pada IHPS I/2018, BPK menemukan penerimaan pungutan OJK 2015-2017 sebesar Rp493, 91 miliar belum diserahkan ke negara, penggunaan penerimaan atas pungutan melebihi pagu sebesar Rp9, 75 miliar, gedung yang disewa dan telah dibayar Rp412, 31 miliar tetapi tidak dimanfaatkan, dan utang pajak badan OJK per 31 Desember 2017 sebesar Rp901, 10 miliar belum dilunasi.

“Di skandal Jiwasraya dengan terang menunjukkan betapa lemahnya ‘self control’ mekanisme pengawasan di internal OJK. Sebagaimana OJK Inggris (FSA) yang tak mampu mendeteksi kondisi keuangan bank penyedia kredit perumahan The Northern Rock, ” kata Bamsoet.

Setelah membubarkan FSA pada tahun 2013, kata tempat, Inggris mengembalikan sistem pengawasannya ke Bank Sentral.

“Sudah saatnya fungsi pengawasan dan peristiwa lainnya yang melekat di OJK dikembalikan kepada Bank Indonesia, ” pungkas Bamsoet.

Baca juga: Sepekan, wacana pembubaran OJK hingga rupiah yang terus perkasa

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Author Image
illvolef304b354