Menkes tetapkan KMK soal pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19

Menkes tetapkan KMK soal pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19

menetapkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

Jakarta (ANTARA) – Gajah Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK. 01. 07/Menkes/413/2020 mengenai Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

“(Saya) menetapkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Prinsip Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, ” kata Menkes dalam  KMK yang ditetapkan di Jakarta pada 13 Juli 2020 dan diterima dalam Jakarta, Selasa.

Dalam keputusan tersebut Menkes Terawan mengantarkan beberapa hal yang menjadi 1 pertimbangan, antara bahwa COVID-19 telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi global dan di Indonesia dinyatakan sebagai jenis penyakit yang membuat kedaruratan kesehatan masyarakat serta bencana nonalam yang tidak hanya menimbulkan kematian, tetapi juga menimbulkan kesialan ekonomi yang cukup besar, jadi perlu dilakukan upaya penanggulangan tercatat pencegahan dan pengendaliannya.

Baca juga: Memonitor penanganan COVID-19 Jatim, Menkes “ngantor” di Surabaya

Kemudian, keputusan itu pula menimbang upaya untuk memberikan rujukan dalam upaya pencegahan dan pengoperasian COVID-19 sehingga dibutuhkan pedoman untuk pemerintah dan fasilitas/tenaga pemberi pelayanan kesehatan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terstandar, efektif & efisien.

Selanjutnya, Menkes juga membuat pertimbangan bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01. 07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan serta Pengendalian COVID-19 perlu disesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan teknis kebutuhan pelayanan.

Baca juga: Menkes: Insentif nakes COVID-19 bisa diajukan ke Biro Kesehatan

Melalui beberapa pertimbangan tersebut, oleh sebab itu Menkes perlu menetapkan Keputusan Gajah Kesehatan tentang Pedoman Pencegahan serta Pengendalian COVID-19.

Tengah itu, selain menyampaikan beberapa pertimbangan, Menkes  juga menyebutkan bahwa KMK tersebut dibuat dengan mengacu dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara asing Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tarikh 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Selain itu UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU Nomor enam Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tubuh dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali final dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua tempat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca juga: Gajah PMK: Pasar tradisional jangan siap klaster baru COVID-19

Berikutnya, KMK itu juga mengacu pada Peraturan Negeri (PP) Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu Peraturan Gajah Kesehatan (PMK) Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu dengan dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan, PMK Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan tubuh dan PMK Nomor 82 Tarikh 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

Melalui beberapa pertimbangan dan acuan peraturan tersebut, oleh sebab itu Menkes memutuskan untuk menetapkan KMK Nomor HK. 01. 07/Menkes/413/2020 mengenai Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Dalam KMK tersebut, Menkes Terawan menetapkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang selanjutnya disebut Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Baca juga: Menkes tegaskan insentif tenaga kesehatan sudah dibayarkan

Kemudian, pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, serta seluruh pihak terkait pada melakukan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pemerintah tengah, pemerintah provinsi dan pemerintah kbupaten/kota dalam keputusan tersebut disebutkan perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sesuai dengan kewenangan per, dan dapat melibatkan masyarakat.

Kemudian, pada saat Keputusan Menteri itu mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01. 07/Menkes 247/2020 tentang Norma Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Menteri tersebut berangkat berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni pada 13 Juli 2020.

Baca serupa: Menko PMK dan Menkes cek penanganan COVID-19 di Ambon

Pewarta: Katriana
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Author Image
illvolef304b354