Bank Dunia imbau RI lakukan koordinasi data penyaluran stimulus

Bank Dunia imbau RI lakukan koordinasi data penyaluran stimulus

Banyak negara lain yang melakukan kebijakan sama dengan Indonesia tapi yang dilakukan dalam konteks pandemi ini adalah untuk memperluas skala jangkauannya

Jakarta (ANTARA) – Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Elka Pangestu meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan sinkronisasi data agar stimulus perlindungan sosial dapat terealisasi bertambah baik.

“Data ini buat monitoring apakah yang dilakukan berhasil menyentuh tujuan secara efektif atau belum, ” katanya dalam acara Indonesia Economic Prospects (IEP) Bank Negeri edisi Juli 2020 di Jakarta, Kamis.

Tak hanya itu, Mari juga meminta pemerintah agar memperluas skala jangkauan di dalam pemberian stimulus perlindungan sosial terutama untuk sektor informal.

“Banyak negara lain yang melayani kebijakan sama dengan Indonesia akan tetapi yang dilakukan dalam konteks pandemi ini adalah untuk memperluas skala jangkauannya, ” kata Mari.

Mari tak menyangkal bahwa untuk memperluas jangkauan sekaligus menyinkronkan data merupakan sebuah tantangan terpisah di tengah pandemi COVID-19 dengan jumlah kasus positifnya terus berserang.

Ia mengatakan ekspansi penerima manfaat dan sinkronisasi petunjuk dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital yang telah berkembang sehingga mampu memudahkan pemerintah.

“Indonesia sebenarnya sudah melakukan pendekatan dengan sangat baik sekali. Bukti ini bisa didigitalisasi termasuk pelayanannya sendiri, ” ujarnya.

Menurutnya, data digital dapat berguna dalam berbagai hal mulai lantaran sistem pelayanan, tracking , hingga sebagai sarana di menjalankan program pemerintah.

“Kalau memberi bantuan seperti pinjaman mikro atau insentif maka layanannya digital ID bisa jadi medium. Ketika sistem dibangun ini faktual bisa bersifat lebih luas lagi, ” katanya.

Di Indonesia, program perlindungan sosial di dalam rangka menangani dampak COVID-19 mempunyai anggaran Rp203, 9 triliun yang telah terealisasi Rp72, 5 triliun atau 35, 6 persen.

Program perlindungan sosial terdiri dari PKH Rp37, 4 triliun untuk 10 juta penerima laba dan sembako Rp43, 6 triliun.

Kemudian bansos Jabodetabek Rp6, 8 triliun untuk satu, 86 juta KPM Jabodetabek, bansos non Jabodetabek Rp32, 4 triliun untuk 8, 77 juta KPM dan Kartu Prakerja Rp20 triliun.

Selanjutnya, diskon elektrik Rp6, 9 triliun, logistik/pangan/sembako Rp25 triliun serta BLT dana kampung Rp31, 8 triliun untuk 6, 48 juta KPM.

Baca juga: Bank Dunia sarankan RI lakukan 3 reformasi untuk pulihkan ekonomi
Baca juga: Bank Dunia sebut ekonomi Indonesia mulai pulih pada Agustus 2020
Baca pula: Luhut kaget Bank Dunia naikkan peringkat Indonesia di tengah pandemi

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Author Image
illvolef304b354