Kemenkeu: Insentif pajak diperpanjang, prosedur bertambah sederhana

Kemenkeu: Insentif pajak diperpanjang, prosedur bertambah sederhana

Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan fasilitas ini tidak perlu mengajukan Surat Keterangan PP 23 tetapi cukup menyampaikan informasi realisasi setiap bulan

Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Retribusi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang pemberian stimulus berupa insentif pajak di dalam rangka penanganan dampak COVID-19 mematok Desember 2020.

“Stimulus pajak kini tersedia untuk lebih penuh sektor usaha dan dapat digunakan hingga Desember 2020 dengan metode yang lebih sederhana, ” begitu kutipan keterangan resmi DJP pada Jakarta, Sabtu.

Rincian perluasan dan perubahan prosedur mas fasilitas terdiri dari insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan pada karyawan di perusahaan yang bergerak di salah satu dari satu. 189 bidang industri tertentu, perusahaan mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Haluan Ekspor (KITE), dan perusahaan di kawasan berikat.

Baca juga: Sri Mulyani katakan 365. 831 wajib pajak manfaatkan insentif

Ini berarti karyawan secara NPWP dan penghasilan bruto bersemangat tetap serta disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta pada sektor-sektor tersebut akan mendapatkan penghasilan bunga dalam bentuk pajak yang tak dipotong.

Sementara kalau WP memiliki cabang maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 cukup disampaikan WP pusat & berlaku untuk semua cabang.

Untuk fasilitas insentif bagi UMKM yakni pajak penghasilan final tarif 0, 5 persen ditanggung pemerintah maka WP tidak perlu melakukan setoran pajak.

Tak hanya itu, pemotong atau pemungut pajak juga tidak menyelenggarakan pemotongan atau pemungutan pajak dalam saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.

Baca juga: Dirjen Pajak serupa UMKM manfaatkan insentif PPh, yang daftar sedikit

Baca juga: Kemenkeu berencana perpanjang gratis pajak penghasilan bagi UMKM

“Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut tidak perlu mengajukan Surat Petunjuk PP 23 tetapi cukup mengantarkan laporan realisasi setiap bulan, ” tulisnya.

Untuk motivasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor diberikan kepada WP yang bergerak di salah satu dari 721 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, & perusahaan pada kawasan berikat.

“Penerima fasilitas wajib mengirimkan laporan setiap bulan dari yang sebelumnya setiap tiga bulan. Fasilitas ini sebelumnya hanya tersedia bagi 431 bidang industri dan perusahaan KITE, ” tulisnya.

Untuk insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30 persen diberikan kepada WP yang berjalan di salah satu dari 1. 013 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat.

Mengucapkan juga: Insentif pajak dorong pemulihan ekonomi nasional pada masa COVID-19

“Penerima fasilitas wajib menyampaikan laporan pada setiap bulan dari yang sebelumnya pada setiap tiga bulan. Fasilitas ini sebelumnya hanya tersedia bagi 846 bagian industri dan perusahaan KITE, ” tulisnya.

Untuk dorongan restitusi PPN dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar diberikan kepada WP dengan bergerak di salah satu lantaran 716 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, perusahaan di kawasan berikat, dan ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah.

Insentif tersebut diberikan tanpa persyaratan melakukan kesibukan tertentu seperti ekspor barang ataupun jasa kena pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, dan penyerahan dengan tidak dipungut PPN.

Seluruh fasilitas di atas diperoleh dengan menyampaikan pemberitahuan atau memperoleh surat keterangan melalui www.pajak.go.id.

“Mulai berlaku sejak pemberitahuan disampaikan atau surat keterangan diterbitkan hingga masa pajak Desember 2020, ” tulisnya.

Baca juga: Sri Mulyani sebut penerimaan pajak mulai positif Juni 2020

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Author Image
illvolef304b354