Pemerintah buka kembali penempatan TKI di luar negeri

Pemerintah buka kembali penempatan TKI di luar negeri

Kami memandang perlu membuka kembali kesempatan CPMI dapat bekerja kembali di negara tujuan

Jakarta (ANTARA) kepala Pemerintah secara resmi membuka kembali penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ke negara-negara lain yang dikerjakan secara bertahap dengan terbitnya Kesimpulan Menteri Ketenagakerjaan yang baru.

Keputusan tersebut adalah Keputusan Gajah Ketenagakerjaan  Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Keputusan itu resmi ditandatangani pada 29 Juli 2020 sebab Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

“Kami memandang perlu untuk membuka kembali kesempatan bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) buat dapat bekerja kembali di negeri tujuan penempatan dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan hak-hak pekerja migran serta protokol kesehatan, ” sirih Menaker Ida Fauziyah dalam konvensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta pada Kamis.

Baca juga: Pemerintah susun protokol penempatan kembali TKI di luar negeri

Tidak hanya membatalkan untuk membuka kembali pengiriman CPMI ke negara-negara penempatan, Kemnaker pula telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah di kantong-kantong asal TKI terkait persiapan penempatan di kala adaptasi kebiasaan baru.

Ida menegaskan bahwa pencabutan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tarikh 2020 tentang Penghentian Sementara Pemindahan Pekerja Migran Indonesia karena sudah melihat kesiapan menyeluruh pihak-pihak terpaut.

Penundaan pengiriman itu sendiri sebelumnya dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia pertama CPMI akibat pandemi COVID-19.

Baca pula: Erick – Menaker teken MoU penempatan pekerja disabilitas di BUMN

“Setelah semuanya dirasa siap, baik negeri penempatan maupun di daerah wadah CPMI berasal baru kemudian kita lakukan pembukaan kembali, ” cakap Ida.

Berdasarkan hasil rapat virtual dengan berbagai pengelola kepentingan, termasuk perwakilan Indonesia pada luar negeri, pemerintah melihat kesiapan semua pihak termasuk negara-negara penempatan dinyatakan kondusif untuk menerima CPMI.

Namun, dia mengisbatkan tidak semua negara akan dibuka penempatannya untuk 88. 973 CPMI yang telah terdaftar di bentuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Tidak hanya itu harus dipenuhi juga syarat-syarat jika CPMI ingin diberangkatkan.

Baca juga: Menaker berharap BUMN terus beri kesempatan penyandang disabilitas

Pengirimannya akan dilakukan secara bertahap ke negara-negara yang menyatakan siap menerima TKI. Selain itu pengiriman juga mempertimbangkan jenis pekerjaan buat menghindari tipe yang rentan terjangkit  COVID-19.

Penempatan di era adaptasi kebiasaan baru bakal memprioritaskan CPMI yang sudah mempunyai visa, terdaftar di sistem BP2MI dan berasal dari perusahaan pemindahan yang berizin.

Metode penempatan sendiri akan menggunakan aturan kesehatan. Tapi, Menaker menegaskan CPMI tidak akan terbebani dengan kos akibat dari penerapan protokol kesehatan tubuh dalam proses penempatan ke negeri2 tujuan.

Baca juga: Menaker: Banyak praktisi yang dirumahkan sudah kembali menyala

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Author Image
illvolef304b354