Kemenkes sebut insentif buat nakes disetujui sampai Juli Rp489 miliar

Kemenkes sebut insentif buat nakes disetujui sampai Juli Rp489 miliar

Pemerintah, disebutnya menyediakan alokasi perkiraan sebesar Rp60 miliar

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut insentif untuk tenaga kesehatan tubuh (nakes) terlibat penanganan COVID-19 dengan disetujui sejak Maret hingga Juli 2020 sebesar Rp489, 75 miliar.

Dalam sidang uji wujud UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular serta UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, Penasihat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Keburukan Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto merincikan insentif Maret-Mei 2020 sebesar Rp433, 8 miliar.

Kemudian insentif untuk relawan rumah sakit darurat COVID-19 Juni-Juli 2020 sebanyak Rp13, 9 miliar, dan dorongan tenaga kesehatan rumah sakit lurus Juni-Juli 2020 sebesar Rp42 miliar.

Terkait dengan mas santunan kematian untuk tenaga kesehatan yang menangani COVID-19, Pemerintah, disebutnya menyediakan alokasi anggaran sebesar Rp60 miliar.

“Sampai secara tanggal 6 Agustus 2020 sudah direalisasikan kepada 68 orang tenaga kesehatan dengan nominal Rp20, 4 miliar atau 34 persen dibanding alokasi anggaran, ” kata Achmad Yurianto.
Menangkap juga: Insentif untuk nakes tangani COVID-19 sudah disalurkan Rp646 miliar

Ada pun terkait dalil pemohon kurangnya alat pelindung diri (APD) buat tenaga kesehatan, Pemerintah disebutnya sudah melakukan pemenuhan kebutuhan logistik alat pelindung diri (APD) dengan penyiapan dan pendistribusian ke 34 provinsi, terdiri atas Dinas Kesehatan, BNPB, BPBD, rumah sakit vertikal, rumah sakit daerah, Rumah Sakit Kritis Wisma Atlet, Rumah Sakit Istimewa COVID-19 di Pulau Galang, sendi sakit swasta, rumah sakit TNI, rumah sakit Polri, kantor kesehatan tubuh pelabuhan (KKP), organisasi nonpemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat.

Pemberian keterangan itu terkait aplikasi yang diajukan Masyarakat Hukum Kesehatan tubuh Indonesia (MHKI) yang mempersoalkan masih terdapat tenaga kesehatan yang haknya belum terpenuhi selama wabah COVID-19, misalnya APD serta insentif, karena undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tidak mewajibkan pemerintah memenuhi hal-hal tersebut.
Baca juga: Kemenkes berikan insentif pada 195 ribu nakes sebesar Rp606 miliar

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Author Image
illvolef304b354