Kemendikbud: Dana BOS bisa digunakan buat tes cepat COVID-19

Pemberian BOS dimungkinkan digunakan untuk pembiayaan ‘rapid test’ sepanjang dananya ada

Jakarta (ANTARA) – Eksekutif Jenderal Pendidikan Anak Usia Pra, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Membuang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri mengatakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimungkinkan digunakan buat pembiayaan tes cepat COVID-19 tenaga kependidikan.

“Dana BOS dimungkinkan digunakan untuk pembiayaan ‘rapid test’ sepanjang dananya ada, ” ujar Jumeri dalam taklimat media dalam Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan tidak semua dana SUPERIOR mencukupi digunakan untuk biaya ulangan cepat bagi tenaga kependidikan dengan sekolahnya sudah melakukan pembelajaran tatap muka.

Baca juga: Kemendikbud: Siswa terinfeksi COVID-19 bukan karena pembukaan madrasah

Pemerintah melakukan relaksasi pembukaan sekolah buat zona kuning. Pembukaan sekolah bisa dilakukan di zona hijau & kuning dengan persyaratan disetujui Negeri Daerah, Kepala Sekolah, Komite Madrasah, dan orang tua peserta didik. Jika orang tua tidak akur maka peserta didik tetap membiasakan dari rumah dan tidak dapat dipaksa.

Pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara berangsur-angsur dengan syarat 30 persen had 50 persen dari standar peserta didik per kelas. Standar pangkal 28 hingga 36 peserta didik per ke las, dibatasi menjelma 18 peserta didik untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.

Kemudian untuk madrasah luar biasa yang awalnya lima hingga delapan peserta didik bohlam kelas, menjadi hanya lima peserta didik per kelas. Selanjutnya, buat jenjang PAUD standar awal 15 peserta didik per kelas menjelma lima peserta didik per status.

Begitu juga untuk jumlah hari dan jam menelaah juga akan dikurangi, dengan bentuk bergiliran rombongan belajar yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan serasi dengan situasi dan kebutuhan.

Baca serupa: Pembukaan sekolah dengan prosedur ketat

Kalau sekolah di zona kuning & hijau kembali dibuka, maka kudu menerapkan protokol kesehatan yang erat. Jarak antarpeserta didik 1, 5 meter, tidak ada aktivitas kantin, tempat bermain, maupun aktivitas cara raga.

Jumeri menambahkan banyak satuan pendidikan di kawasan 3T sangat kesulitan untuk melaksanakan PJJ  karena minimnya akses digital.

Hal itu bisa berdampak negatif terhadap tumbuh sari dan psikososial anak secara permanen. Saat ini, 88 persen dari keseluruhan daerah 3T berada pada zona kuning dan hijau.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, maka satuan pendidikan yang jadi dan ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka memiliki opsi untuk melaksanakannya secara bertahap dengan protokol kesehatan tubuh yang ketat.

Baca juga: Kemendikbud minta guru lakukan asesmen diagnostik pada peserta didik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Junaidi, mengatakan kondisi geografis Kabupaten Nunukan terdiri dari tiga kategori yaitu kategori perkotaan, pulau terluar, dan yang terisolir & hanya memiliki akses udara.

“Hampir 30 persen daerah Kabupaten Nunukan tidak ada jaringan internet sehingga para pendidik yang harus aktif mengunjungi rumah pengikut didik karena tidak ada jaringan internet. Namun mengacu pada SKB Empat Menteri kami sudah menyelenggarakan sosialisasi pada guru agar lestari mengikuti protokol kesehatan dengan selektif, ” tutur Junaidi.

Baca juga: Kemendikbud luncurkan tujuh program kemitraan vokasi dan industri

Disinggung mengenai keselamatan & keamanan siswa karena berbatasan dengan negara lain, Junaidi mengatakan masa ini aktivitas antardua negara itu tidak sepadat sebelumnya.

Berdasarkan peta zonasi risiko COVID-19 yang bersumber dari https://covid19.go.id/ bola lampu 13 Agustus 2020, terdapat 33 kabupaten/kota yang berada di daerah merah, 222 kabupaten/kota berada dalam zona oranye, 177 kabupaten/kota beruang di zona kuning, dan sisanya 82 kabupaten/kota berada di kawasan hijau dan zona tidak terdampak.

Data Kemendikbud, dasar pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang sudah melapor dan melaksanakan pembelajaran tatap muka sebanyak 23. 150 sekolah. Dari angka tersebut dengan berada di zona kuning & melakukan BDR sebanyak 6. 238 sekolah, sedangkan yang melakukan pembelajaran tatap muka sebanyak 1. 063 sekolah.

Baca juga: Disdikbud Bengkayang memeriksa pembelajaran di perbatasan RI-Malaysia

Pewarta: Indriani
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Author Image
illvolef304b354