Mudahkan PJJ, Kemenkominfo targetkan layanan 4G di 12. 548 desa

Mudahkan PJJ, Kemenkominfo targetkan layanan 4G di 12. 548 desa

Layanan publik ini bisa berbentuk sekolah, pesantren, dan ini semua layanannya gratis

Jakarta (ANTARA) – Pada 2020 ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan penyelesaian pembangunan layanan 4G di 12. 548 desa guna memudahkan kanal layanan internet, terutama untuk penelaahan jarak jauh (PJJ) secara daring.

“Jadi targetnya di akhirusanah 2022, seluruh desa ini telah selesai pembangunannya sehingga bisa terjangkau dengan layanan 4G, ” sirih Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kominfo Anang Achmad Latif dalam webinar bertema Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Wilayah 3T antara Harapan dan Kenyataan di Jakarta, Selasa.

Terkait dengan layanan 4G tersebut, Kemkominfo berupaya mempermudah penguasaan internet di seluruh desa di Indonesia sehingga lebih memudahkan akses informasi secara daring, terutama buat PJJ daring di tengah pandemi COVID-19.

Ia mengutarakan dari 83. 218 desa pada Indonesia, masih ada 12. 548 desa yang belum mendapatkan servis 4G.

Layanan 4G tersebut, menurut dia, penting diupayakan karena memiliki kecepatan akses lulus cepat sehingga siswa di madrasah maupun di pesantren, terutama dalam daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dapat mengikuti PJJ secara daring dengan lebih mudah.

“Nah, ini tahapan (pembangunan, red. ) yang dikomitmenkan Pak Menteri kepada Presiden di mana ia menargetkan penyelesaian 9. 113 di akhir tahun 2022. Oleh sebab itu di tahun 2020, ada 1. 200 desa yang kami targetkan selesai bisa 4G, lalu meningkat di 2021 ada 5. 409 desa. Ini secara akumulatif angkanya. Dan terakhir di 2022 9. 113 di daerah 3T ini bisa terselesaikan semuanya, ” katanya.

Baca juga: Kemenkominfo targetkan pemerataan transformasi digital pada 2022

Selain layanan 4G, pemerintah juga berupaya menyiapkan servis fix broadband berupa Wifi dalam seluruh layanan publik di 150 ribu titik di seluruh Nusantara.

“Layanan publik itu bisa berupa sekolah, pesantren, serta ini semua layanannya gratis, ” katanya.

Ia menjelaskan tentang penggunaan layanan publik tersebut.

“Berbeda dengan 4G di mana penggunanya ini wajib mengikuti ketentuan yang ada pada pasar, yaitu membayar tarif pulsa. Tapi berbeda dengan Wifi, dengan dibangun hanya di sekolah-sekolah, pada kantor-kanto pemda, termasuk di kantor-kantor desa, fasilitas kesehatan di puskesmas-puskesmas, di polsek dan lainnya. Itu sebanyak 150 ribu titik, ” kata dia.

Baca juga: Telkomsel persiapkan tambahan 23. 000 BTS 4G tahun ini
Baca juga: Palapa Ring, asa baru internet cepat Indonesia

Pewarta: Katriana
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Author Image
illvolef304b354