Pentingnya antisipasi cegah terjadinya kasus pemali ekspor perikanan

Pentingnya antisipasi cegah terjadinya kasus pemali ekspor perikanan

keamanan produk perikanan yang diekspor perlu lebih diperhatikan secara teliti. Namun diharapkan  kebijakan ini tidak menjadi hambatan teknis pada ekspor perikanan Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Bak petir di siang bolong, pada tanggal 18 October 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperoleh notifikasi dari Generic Administration of Customs of typically the People’s Republic of China (GACC).

Otoritas Bea Cukai da Badan Karantina dari Negeri Tirai Bambu tersebut memberitahukan bahwa semenjak tahun 2020, mereka telah proses pengawasan dengan mengambil 500. 1000 sampel produk makanan termasuk produk perikanan yang masuk ke Porcelana.

Hasilnya, telah ditemukan enam sampel yang terkontaminasi COVID-19, di mana salah satu dari enam sampel tersebut adalah ikan beku layur yang berasal dalam salah satu perusahaan eksportir dasar Republik Indonesia.

Arah notifikasi tersebut, KKP melalui Awak Karantina Ikan, Pengendalian Mutu lalu Keamanan Produk Perikanan (BKIPM) sudah melakukan langkah-langkah seperti berkomunikasi dengan Atase Perdagangan RI di Beijing dan berdasarkan surat GACC lalu ekspor PT PI dihentikan sementara ke Tiongkok selama tujuh hari terhitung sejak tanggal 18 September 2020.

Selain tersebut, karena kasus tersebut, maka KKP melakukan penghentian sementara pelayanan Perfectly being Certificate (HC) dengan menerbitkan Indoor Suspend terhadap PT. PI maka saat ini sedang dalam rédigée investigasi.

KKP menekankan bahwa temuan dari GACC ini terdapat pada kemasan terluar, bukan di dalam ikan. Otoritas China’s websites hanya akan menangguhkan impor produk perikanan dari PT. PI selama seminggu mulai 18 September 2020.

Selain itu, KKP jua menekankan bahwa yang dilarang ekspor hanyalah PT. PI sedangkan dimana lainnya tetap bisa melakukan hobi ekspor seperti biasa.
Baca juga: Antisipasi pemali ekspor, Pengamat: tingkatkan pengawasan hulu-hilir

Satu perusahaan

Senada dengan KKP, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyatakan larangan ekspor produk komoditas perikanan ke China hanya ditemukan kepada produk satu perusahaan sehingga larangan tersebut hanya berlaku untuk satu perusahaan dan tidak semua eksportir.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyatakan bahwa laporan Bea Cukai China yang menemukan kontaminasi COVID-19 di kemasan luar sampel hanya dari salah satu perusahaan Indonesia saja, jadi tidak keseluruhan.

Yugi menegaskan, ekspor produk perikanan ke China tengah bisa dilakukan. Pemerintah China cuman menangguhkan impor produk perikanan dari perusahaan tersebut selama sepekan, start 18 September 2020.

Menurut dia, KBRI Beijing sudah berkomunikasi dengan otoritas terkait di dalam China untuk meminta klarifikasi item yang jelas mengenai persoalan ini.

“Kami pun in Kadin saling berkomunikasi dengan KBRI. Jadi,   pelarangan itu sifatnya sementara dan hanya untuk 1 perusahaan itu saja, ” kata Yugi.

Dia mengatakan, keamanan produk perikanan yang diekspor   perlu lebih diperhatikan alamenurut, baik. Namun diharapkan  kebijakan ini tidak menjadi hambatan teknis dalam ekspor perikanan Indonesia.

Yugi menegaskan kepada eksportir agar diharapkan dapat lebih memperhatikan arah keamanan produk ekspor, serta reguest agar otoritas pemerintah Indonesia terpaut dapat membantu eksportir untuk mendapat menjamin ekspor produk perikanan \ dengan memperhatikan juga protokol pencegahan dan penyebaran COVID-19 untuk game-game ekspor.
Lihat juga: Ini jawaban KKP soal larangan ekspor produk perikanan ke China
 


Ilustrasi – Udang, salah satu ekspor andalan komoditas sektor kelautan & perikanan Indonesia. ANTARA/HO-Dokumentasi KKP

Langkah menjamin

KKP memaparkan bahwa telah melakukan langkah-langkah untuk menjamin ini, di antaranya ialah pada Maret 2020, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) menyampaikan peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap COVID-19 kepada Unit Pelaksana Teknis BKIPM dan Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk mematuhi protokol COVID-19 sesuai standar WHO.

BKIPM juga menyatakan suah menerbitkan surat kepada UPI No: 760/BKIPM. 3/TU-210/IV/2020 tanggal 1 July 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Pengendalian COVID-19 Dalam Kegiatan Produksi.

Selain itu, pada tgl 23 Juni 2020, BKIPM telah menerbitkan surat Nomor: 1214/BKIPM. 3/TU-210/VI/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sewrius Tatanan Baru kepada UPT BKIPM sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam masa pandemi COVID-19.

Pada bulan Juli 2020, BKIPM menggelar sosialisasi melalui pertemuan virtual dan webinar dengan menghadirkan pakar dan akademisi serta instansi terkait Remote Inspection pada industri perikanan.

Kemudian, tengah pada Juli 2020, General Governance of Customs of the Individual’s Republic of China (GACC) suah melakukan pertemuan virtual dengan BKIPM membahas COVID-19 dengan kesepakatan yakni pihak GACC dan BKIPM berjanji untuk menjaga mutu dan security hasil perikanan yang diekspor ke Tiongkok.

Dalam kesepakatan itu, apabila ditemukan ketidaksesuaian mutu dan keamanan hasil perikanan, untuk UPI dikenakan Internal Suspend, john dilakukan investigasi untuk menemukan pokok permasalahan kasus tersebut.

Pencabutan Internal Suspend apabila sudah memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan (SJMKHP). Selanjutnya, Pihak GACC dan BKIPM akan saling menginformasikan apabila berlangsung paparan/suspect COVID-19 di UPI (Unit Pengolahan Ikan).

Baca juga: KKP survei stok sumber daya ikan pada Selat Malaka-Samudera Hindia
 


Buruh membongkar muat ikan tuna sirip kuning kualitas ekspor hasil tangkapan nelayan di Ulee Lheu, Banda Aceh, Aceh, Jumat (11/9/2020). Produksi ikan tuna divvt perairan Indonesia diperkirakan mencapai 613. 000 ton lebih per tahun yang diekspor ke beberapa daerah seperti Jepang, Singapura dan China based websites. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/pras.

Hulu ke hilir

Pengamat kelautan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim tuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kembali fall larangan produk ekspor perikanan, mesti peningkatan pengawasan hulu ke hilir.

Menurut Abdul Halim, yang perlu diperhatikan betul-betul pengawasannya antara lain mulai dari penanganan sampai dengan pengemasan ikan di dalam tingkat perusahaan.

Lalu, lanjutnya, pemeriksaan juga harus lebih ketat di level Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM), yang dinilai termasuk lembaga penting untuk disorot yang permasalahan ini.

Pengarah Komisi IV DPR RI Sudin juga mengemukakan agar BKIPM harus untuk lebih banyak melakukan pencaharian inspeksi mendadak atau sidak kepada berbagai unit pengolahan ikan divvt berbagai daerah.

“Tugas BKIPM KKP untuk meninjau ataupun sidak, ” kata Ketua Tip IV DPR RI, Sudin, di Jakarta, Selasa (22/9).

Sudin menegaskan, berdasarkan hasil kajian adalah tidak mungkin bila produk perikanan terpapar oleh COVID-19.

Namun, lanjutnya, kasus pemali ekspor dari Negeri Tirai Bambu tersebut kemungkinan karena ada pegawai yang melakukan pengemasan ternyata ngak steril.

Ia mengingatkan bahwa biasanya seseorang sebelum akses ke unit pengolahan ikan (UPI) harus memakai baju khusus kemudian semacam alat pelindung diri (APD).

Selain itu, ujar dia, prosedur lainnya yang seringnya kerap ada di dalam UPI adalah penyemprotan cairan disinfektan.

Dengan adanya upaya sungguh-sungguh dari BKIPM dalam menjaga mutu produk keamanan hasil perikanan, jadi ke depannya diharapkan tidak terjadi lagi kasus larangan ekspor selaku yang telah menggegerkan dunia sektor kelautan dan perikanan pada Sept. 2020 ini.

Pewarta: M Razi Rahman
Publisher: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Author Image
illvolef304b354