BKPM sebut UU Cipta Kerja wajibkan perusahaan besar miliki Amdal

BKPM sebut UU Cipta Kerja wajibkan perusahaan besar miliki Amdal

Supaya kalau orang yang melanggar Amdal kita bisa peringatkan, izinnya kami cabut

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengucapkan UU Cipta Kerja memberikan kepastian dalam revolusi lingkungan karena kongsi besar wajib mempunyai izin Telaah Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) andaikata ingin melanjutkan produksi.

“Dengan adanya UU ini, Amdal dimasukkan sebagai izin usaha. Supaya kalau orang yang melanggar Amdal kita bisa peringatkan, izinnya kami membatalkan, ” katanya dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Tata Lingkungan Hidup menyatakan Amdal tidak termasuk izin usaha yang tetap dilampirkan dan pemerintah tidak punya hak untuk mencabut izin daya yang melanggar Amdal.

Namun, pemerintah berupaya membenahi kasus tersebut, dengan mewajibkan adanya lampiran Amdal ketika perusahaan besar mengajukan izin usaha dalam UU Membangun Kerja.

“Tidak ada risiko hukum secara kuat dengan menyatakan kalau melanggar Amdal, katakanlah usahanya ditutup. Belum ada (preseden) itu, yang ada kita perbaiki terus, ” ujarnya.

Peraturan ini tidak berlaku bagi perusahaan kecil dan menengah. Untuk perusahaan kecil, maka cukup mengajukan surat pernyataan. Sedangkan, perusahaan menengah harus mengajukan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL-UPL).

Ia menjamin proses pengajuan Amdal itu bisa berlangsung cepat dan tidak memakan waktu lama dengan tetap mengedepankan asas lingkungan.

“Amdalnya saja yang dipangkas, (prosesnya) tidak lama. Karena apa? Karena mengurus Amdal itu mampu satu tahun enam bulan. Kilang di Vietnam sudah produksi, kita Amdalnya belum selesai, ” katanya.

Saat ini, ia memastikan semua perizinan juga terintegrasi lewat sistem layanan terpadu ataupun Online Single Submission (OSS) buat mendorong adanya transparansi, efesiensi, mengurangi korupsi serta memangkas birokrasi yang panjang.

“Dan yang penting ialah dengan UU ini diwajibkan kepada seluruh investor cantik dalam dan luar negeri yang masuk ke Indonesia, wajib tangan dengan UMKM. Itulah mengapa aku katakan UU ini proUMKM, ” katanya.

Baca juga: Peneliti: UU Membentuk Kerja utamakan produksi pertanian lokal
Baca juga: Anggota Baleg DPR sebut UU Cipta Kegiatan berpihak pada UMKM
Mengaji juga: Menteri Teten: Kemudahan kerelaan UU Cipta Kerja dorong alterasi UMKM

Pewarta: Satyagraha
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © KURUN 2020

Author Image
illvolef304b354