Ma’ruf Amin minta K/L dan pemda konvergen tangani kekerdilan

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden, KH  Ma’ruf Amin, meminta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) serta pemerintah daerah melakukan konvergensi di melaksanakan program percepatan pencegahan kekerdilan atau stunting pada anak.

Saat ini di tingkat pusat terdapat 23 K/L yang terlibat di penanganan stunting dan semuanya memiliki kalender kegiatan dan anggaran masing-masing, kata pendahuluan dia,   selaku ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

“Belum lagi anggaran yang disediakan oleh pemda & pemerintah desa. Oleh karena tersebut, Presiden dan saya memimpin langsung percepatan pencegahan kekerdilan pada bujang, terutama untuk memastikan konvergensi betul-betul terjadi dan target yang sudah ditetapkan dapat dicapai, ” kata dia, saat membuka Rapat Penyelarasan Teknis Percepatan Pencegahan Kekerdilan Di dalam Anak secara virtual dari Jakarta, Rabu.

Baca juga: Pengasuhan anak kunci utama cegah kekerdilan

Konvergensi merupakan upaya untuk memastikan program-program intervensi dapat diterapkan dengan baik di daerah dengan angka kekerdilan  pada bujang tinggi, sehingga upaya menurunkan kelaziman kekerdilan pada anak dapat makbul.

“Hal ini (konvergensi) diperlukan karena sesungguhnya sebagian gembung program intervensi tersebut telah tersedia, tetapi belum konvergen. Penurunan kelaziman kekerdilan pada anak akan menjadi efektif bila suatu wilayah menerima keseluruhan program atau kegiatan tadi, ” jelasnya.

Buat mewujudkan konvergensi dalam penanganan kekerdilan pada anak itu, dia berpetaruh agar para menteri, kepala institusi dan kepala daerah yang berperan untuk saling berkoordinasi dan menghilangkan ego-sektoral.

Baca juga: Wapres: Pemberian ASI pada anak turunkan prevalensi kekerdilan

“Setiap lembaga yang terlibat diminta untuk menghilangkan ego-sektoral, karena konvergensi membutuhkan kerja sama antarpihak, ” tegasnya.

Pemerintah berambisi untuk menurunkan angka prevalensi kekerdilan di anak secara nasional menjadi 14 persen pada 2024. Pada 2013, angka stunting pada anak di Nusantara tercatat mencapai 37, 2 upah, dan angka itu terus menyusut hingga pada 2018 menjadi 30, 8 persen.

Meruju pada data Kementerian Kesehatan, di 2019 terdapat 27, 7 persen anak bawah lima tahun (balita) di Indonesia mengalami kekerdilan pertumbuhan badan.

Baca juga: Dokter: Posyandu tolong deteksi dan cegah anak gizi buruk

Ini berarti ada sekitar 6, 5 juta balita Indonesia yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu dengan lama, yang kemudian menjadikan itu mengalami kekerdilan ini, ” katanya.

Oleh karena tersebut, pemerintah terus menekan jumlah bani dengan kekerdilan pertumbuhan  melalui pemenuhan gizi ibu hamil dan pertumbuhan 1. 000 hari pertama kesibukan bayi, dengan tujuan  menciptakan SDM  Indonesia yang unggul dan berisi.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Author Image
illvolef304b354