RI perjuangkan transparansi pengelolaan ikan tuna di Samudera Hindia

RI perjuangkan transparansi pengelolaan ikan tuna di Samudera Hindia

Wasit tahunan IOTC akhirnya menghasilkan kurang kesimpulan terkait penentuan kriteria alokasi dan implementasi Resolusi 2019/01. Buatan tersebut perlu kita kawal…

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya memperjuangkan transparansi tata perikanan di Samudera Hindia, tercatat terkait diskrepansi data komoditas ikan tuna.

Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini, dalam siaran pers di Jakarta, Minggu, mengemukakan bahwa Indonesia sudah menjadi tuan rumah pertemuan tahunan organisasi regional Komisi Tuna Samudera Hindia (IOTC) yang digelar secara virtual pada  2-6 November 2020.

“Sedianya Indonesia menjelma tuan rumah pertemuan tahunan IOTC ini. Namun, adanya pandemi COVID-19 maka seluruh rangkaian pertemuan diselenggarakan secara daring, ” kata Muhammad Zaini.

Baca juga: KKP ingin penyerasian pengelolaan ikan untungkan kepentingan Indonesia

Menurut nya, pertemuan tersebut menegaskan posisi Nusantara untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan secara adil dan transparan dalam hal perikanan tuna regional khususnya di kawasan Samudera Hindia.

Ia memaparkan beberapa isu penting yang dikawal Indonesia pada pertemuan tersebut adalah pengelolaan tuna madidihang serta adanya perbedaan bahan antara data yang disampaikan sebab Indonesia pada laporan tahunan dengan data yang dimiliki IOTC.

Zaini menyampaikan Indonesia menetapkan meminta klarifikasi dari IOTC terpaut penyebab perbedaan data tersebut mengingat data merupakan komponen yang perlu dalam pengelolaan perikanan. Terlebih lagi data tersebut akan digunakan di dalam penentuan alokasi penangkapan ikan dalam Samudera Hindia yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan patokan alokasi.

Baca juga: Komisi perikanan regional puji pendataan produksi tuna RI

Semasa data tersebut tidak dikawal penyatuan dan penggunaannya, lanjutnya, dikhawatirkan ke depannya akan merugikan sebanyak 31 negara anggota penuh IOTC serta tujuan pengelolaan perikanan tidak terlaksana dengan baik.

“Sidang tahunan IOTC akhirnya menghasilkan kaum kesimpulan terkait penentuan kriteria alokasi dan implementasi Resolusi 2019/01. Buatan tersebut perlu kita kawal & tindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan posisi Indonesia dalam tata tuna khususnya di IOTC, ” ujar Zaini.

Dia menilai partisipasi aktif Indonesia pada IOTC sangat penting bagi pengelolaan hasil tangkapan tuna khususnya di kawasan Samudera Hindia.

Hal tersebut, masih menurut tempat, juga sebagai bentuk pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan terus-menerus.

Menangkap juga: Indonesia berhasil raih tambahan kuota tangkapan ikan tuna sirip biru

Baca juga: KKP sebut rancangan pengelolaan perikanan tuna mendesak buat dibuat

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Author Image
illvolef304b354