KI Pusat: Banyak badan publik belum laksanakan UU KIP

KI Pusat: Banyak badan publik belum laksanakan UU KIP

Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi Tengah mencatat masih banyak badan terbuka yang belum melaksanakan Undang-Undang Bagian 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) meski sudah sepuluh tahun UU diberlakukan.

Ketua KI Pusat Gede Narayana dalam pernyataannya, di Jakarta, Rabu mengatakan belum maksimalnya kepatuhan lembaga publik terhadap pelaksanaan keterbukaan data publik tampak jelas terlihat dibanding hasil monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan BP yang dilaksanakan pada 2020.

Hal tersebut disampaikannya dalam laporan tentang pelaksanaan monev keterbukaan badan publik di depan Wakil Presiden Prof Dr (HC) KH Ma’ruf Amin saat memberikan anugerah keterbukaan Informasi Publik sejak Rumah Dinas Wapres RI, Rabu.

Mengaji juga: KI Pusat tegaskan pandemi bukan hambatan bagi akses informasi publik

Gede memaparkan hasil monev keterbukaan badan publik bahwa dari 348 badan publik yang di monitoring sepanjang tahun 2020, mayoritas 72, 99 upah (254 badan publik) masih betul rendah kepatuhan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Terdiri atas sebanyak 17, 53 persen (61 badan publik) hanya menghunjam kategori cukup informatif, 13, 51 persen (47 badan publik) kurang informatif dan 41, 95 upah (146 badan publik) tidak informatif.

Dijelaskannya, penilaian monitoring serta evaluasi badan publik tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KI Was-was melibatkan delapan juri dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan keterangan dan media massa.

Hasilnya, untuk kategori badan publik kategori informatif hanya 17, 43 persen (60 badan publik) & Menuju Informatif 9, 77 upah (34 badan publik) yang mampu dinilai telah melaksanakan UU Cetakan 14/2008 tentang KIP.

Disampaikan Gede, nilai setiap kategori, yaitu informatif antara 90-100, menuju informatif 80-89, 9, sedangkan pas informatif hanya bernilai 60-79, 9 (termasuk rendah keterbukaan informasinya), invalid informatif (40-59, 9), dan tiak Informatif (0-39, 9), ternyata sedang ada BP bernilai di bawah 10, bahkan 0.

“Besarnya prosentase BP yang masih masuk kategori cukup informatif, kurang informatif bahkan tidak informatif sedang memprihatinkan, maka harus digarisbawahi kalau keterbukaan informasi publik di Indonesia masih jauh dari tujuan dengan diamanatkan oleh UU KIP, ” tegas Gede.

Patuh dia, kondisi yang memprihatinkan tersebut harus menjadi tugas bersama antara pemerintah, badan publik dan Upah Informasi.

Baca juga: Wapres ingatkan 3 hal pentingnya keterbukaan informasi jemaah
Baca juga: Wapres menjemput pemda anggarkan dana memadai buat keterbukaan informasi

Ia menyampaikan bahwa masih diperlukan dorongan yang lebih tinggi untuk menjadikan keterbukaan informasi jadi budaya dalam rangka mewujudkan peraturan kelola pemerintahan yang baik & bersih.

“Komisi Data akan lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik melalui komitmen serta dukungan yang kuat dari pemerintah, ” ungkapnya.

Biar demikian, ia menyampaikan bahwa hasil penganugerahan tersebut bukanlah suatu medan yang dimaknai sebagai kontestasi antarbadan publik, tetapi harus dimaknai jadi tolak ukur implementasi keterbukaan keterangan publik di Indonesia.

Tak lupa, Gede menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan badan publik yang telah berpartisipasi & berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik, dari 348 badan publik sebanyak 324 badan publik mengisi SAQ lewat aplikasi e-monev. komisiinformasi. go. id, artinya tingkat partisipasi pranata publik mencapai 93, 1 komisi melesat jauh dari 74, 37 persen partisipasi badan publik tarikh 2019.

Baca juga: KI Pusat: Bekerja akses publik dalam proses legislasi
Baca juga: KI undang akademisi hingga jurnalis nilai keterbukaan badan publik

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Author Image
illvolef304b354