Negeri sosialisasi UU Cipta Kerja ke asosiasi negara mitra dagang

Negeri sosialisasi UU Cipta Kerja ke asosiasi negara mitra dagang

Antusiasme mereka menunjukkan keseriusan buat memahami UU Cipta Kerja yang tentu akan mempengaruhi bentuk kegiatan sama bisnis dan investasi dalam masa akan datang

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja kepada kira-kira 35 asosiasi bisnis negara mitra dagang Indonesia untuk menyerap niat dan masukan dalam menyusun sistem pelaksanaan regulasi tersebut.

“Antusiasme mereka menunjukkan keseriusan untuk mengalami UU Cipta Kerja yang tentu akan mempengaruhi bentuk kerja sebanding bisnis dan investasi di masa akan datang, ” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa.

Asosiasi bisnis itu di antaranya American Chambers of Commerce Nusantara, US-ASEAN Business Council, European Chamber, Indonesia-Australia Business Council, Swiss Business Hub, British Chamber of Commerce, dan ASEAN Business Advisory Council diadakan secara virtual, Senin (30/11).

Sejumlah isu istimewa dibahas dalam beberapa klaster UNDANG-UNDANG Cipta Kerja di antaranya klaster terkait perpajakan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, dan terkait daftar prioritas investasi.

Baca juga: Menko Airlangga: RCEP membuat RI terintegrasi rantai nilai global

Terkait perpajakan meliputi penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, pengecualian inbound dividen , non-objek PPh, dan penyertaan modal dalam aset tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Selain itu relaksasi hak pengkreditan pajak masukan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), pengaturan ulang dalam sanksi administrasi pajak dan imbalan bunga, penentuan subjek pajak orang pribadi.

Tak ketinggalan, penerbitan surat tagihan pajak lima tahun, pemajakan transaksi elektronik dan pencantuman Nomor Induk Kependudukan yang tidak memiliki NPWP dalam faktur pajak.

Untuk memberi kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan, UU Cipta Kerja mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru atas ketentuan Perizinan Berusaha terkait AMDAL, standar dan izin lingkungan serta uji kepatuhan lingkungan seperti diatur UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Dunia Hidup.

Baca juga: Pemerintah bentuk awak independen serap aspirasi publik UU Cipta Kerja

Menko Airlangga menjelaskan UU Cipta Kerja diarahkan pada perubahan sistem perizinan agar terintegrasi serta penyederhanaan proses persetujuan lingkungan untuk meningkatkan ease of doing business , dengan tentu memenuhi syarat perlindungan lingkungan cocok prinsip dan konsep dasar AMDAL.

Di sektor ketenagakerjaan, lanjut dia, target omnibus law ini untuk menciptakan kesempatan kegiatan yang lebih luas, kepastian serta proteksi bagi pekerja/buruh, dan asuransi dan perlindungan hak pekerja dengan terimbas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

UU Cipta Kerja juga diharapkan dapat memperbaiki fasilitas berusaha di Indonesia, dengan memudahkan pengurusan lisensi bisnis melalui pendekatan baru berbasis risiko yakni efek rendah, menengah dan tinggi.

Selain itu, kata dia, pemerintah merumuskan kebijakan pengaturan bidang usaha yang lebih terbuka serta prioritas dengan menetapkan Bidang Cara Prioritas dan Bidang Usaha dengan Pengaturan.

Baca juga: Menko Airlangga: UNDANG-UNDANG Cipta Kerja atasi pengangguran

Pewarta: Memuja Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Author Image
illvolef304b354