Polda Metro Jaya akan tindak ormas yang berperilaku seperti preman

Polda Metro Jaya akan tindak ormas yang berperilaku seperti preman

Semua ormas yang berperilaku bagaikan preman akan kami tindak jelas

Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya akan menindak tegas semua organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berperilaku seperti preman dan meresahkan masyarakat.

“Semua ormas dengan berperilaku seperti preman akan saya tindak tegas, ” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Polda Metro Jaya, Jumat.

Dia pula menegaskan negara tidak boleh roboh terhadap premanisme, radikalisme dan intoleransi, oleh karenanya penegakan hukum mau menjadi prioritas.

“Kami akan terus melakukan penegakan adat, khususnya terhadap ormas-ormas yang berperilaku seperti preman ya. Negara tersebut tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme dan intoleransi, ” tambahnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis juga menetapkan bahwa negara tidak boleh kalah dengan ormas yang melakukan cara-cara premanisme untuk menghalangi proses penegakan hukum di Indonesia.

Baca juga: Kapolri: Negara tak boleh kalah dengan ormas yang lakukan premanisme

Hal itu disampaikan Idham terkait upaya pengadangan terhadap aparat kepolisian oleh massa Front Pembela Islam (FPI) zaman mengantarkan surat pemanggilan kepada    Rizieq Shihab    di Petamburan, Jakarta Pusat.

“Negara tidak boleh kalah dengan ormas yang melakukan aksi premanisme. Kita akan sikat semua. Indonesia adalah negara hukum. Semua elemen kudu bisa menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, ” kata Idham di dalam keterangan tertulis, Kamis.

Jenderal bintang empat itu meminta kepada seluruh pemangku kepentingan ataupun ormas sekalipun harus patuh dengan payung hukum yang berlaku pada Indonesia.

Menurutnya, kerawanan pidana diatur dengan jelas untuk pihak-pihak yang mencoba menghalangi proses penegakan hukum di Indonesia.

“Ada sanksi pidana buat mereka yang mencoba menghalangi petugas dalam melakukan proses penegakan kaidah, ” ujar Idham.

Baca juga: Gubernur Lemhannas: Polri tak boleh kecundang hadapi ormas

Di sisi lain, Idham memastikan, Polri akan mengusut sempurna kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan tubuh yaitu dalam hal ini adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di beberapa acara yang dihadiri HRS.

“Polri tetap mengedepankan azas Salus Populi Suprema Lex Exto atau Keselamatan Kaum Merupakan Hukum Tertinggi, ” ujar mantan Kepala Bareskrim Polri ini.

Sekadar diketahui, Polri sedang melakukan penyidikan dugaan pengingkaran protokol kesehatan di acara HRS sebagaimana tertuang dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal  itu berbunyi: setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga membuahkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana secara pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100. 000. 000, 00 (seratus juta rupiah).

Sementara Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan, barang sapa dengan sengaja tidak menuruti instruksi atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana.

Baca juga: Anggota DPR minta Polri tindak tegas kelompok ganggu ketertiban umum

Selanjutnya, demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9. 000.

Sebagaimana diketahui Pasal 160 KUHP sendiri berbunyi bahwa ‘Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti bagus ketentuan undang-undang maupun perintah lembaga yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp4. 500.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Author Image
illvolef304b354