Menag sanggupi revisi buku pelajaran Hindu soal ajaran Sampradaya

Menag sanggupi revisi buku pelajaran Hindu soal ajaran Sampradaya

Denpasar (ANTARA) – Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi mengaku permintaan Gubernur Bali Wayan Koster untuk melakukan revisi buku-buku pengajian Agama Hindu yang sebelumnya memuat tentang ajaran Sampradaya.

“Revisi buku, sudah dilakukan. Mudah-mudahan pada waktu dekat ini buku kursus Agama Hindu sudah tuntas, ” kata Fachrul Razi disela-sela Peresmian Universitas Hindu Negeri I Paduka Bagus Sugriwa di Denpasar, Minggu.

Pernyataan Menag tersebut disampaikan setelah sebelumnya mendengar penjelasan dari Gubernur Bali Wayan Koster yang memohon kepadanya agar merevisi buku-buku pelajaran Agama Hindu yang berisi ajaran terkait Sampradaya karena tidak sesuai dengan praktik keagamaan dengan budaya Indonesia.

“Kami mengajak seluruh umat beragama untuk saling menghormati, memiliki kelakuan toleransi, dan saling bergotong royong untuk kebaikan di Negara Satuan Republik Indonesia, ” kata Menag  yang didampingi Dirjen Bimas Hindu Tri Handoko Seto dan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Prof Dr I Gusti Ngurah Sudiana MSi itu.

Baca juga: Wamenag: Daftar tunggu haji paling lama ada dalam Sulsel

Baca juga: Wakil Menag resmikan 15 gedung balai nikah dalam Sulsel

Sebelumnya, perkara Sampradaya di Pulau Dewata serupa sempat menjadi perhatian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali & Majelis Desa Adat Provinsi Bali, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama-sama (SKB) dengan Nomor 106/PHDI-Bali/XII/2020, Bagian: 07/SK/MDA-Prov Bali/XII/2020 Tentang Pembatasan Kesibukan Pengembanan Ajaran Sampradaya Non-Dresta Bali di Bali.

Penyekatan kegiatan Hare Krishna maupun prinsip sampradaya non-dresta Bali lainnya tertuang di dalam poin ketiga di dalam SKB tersebut.

Dalam poin 3a ke satu disebutkan, PHDI kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan se-Bali ditugaskan untuk melarang pedoman sampradaya non-dresta Bali di Bali yang menggunakan pura dan wewidangannya.

Begitu juga dengan tempat-tempat umum atau fasilitas terbuka seperti jalan, pantai, dan lapangan untuk dipakai sebagai tempat pengamalan kegiatan dari sampradaya non-dresta Bali.

Kemudian di poin 3b ke satu, MDA kabupaten/kota, kecamatan, serta prajuru desa adat se-Bali ditugaskan untuk menjaga kesucian dan kesucian pura yang tersedia di wewidangan (wilayah) desa adat. Cakupannya, Pura Kahyangan Banjar, Negeri Kahyangan Desa, Pura Sad Kahyangan, Pura Dhang Kahyangan, serta Negeri Kahyangan Jagat lainnya.

Atas putusan tersebut, Koster pada beberapa hari yang lalu selalu mengeluarkan pendapatnya dengan memberikan aksen sangat menghormati dan mendukung terbitnya Keputusan Bersama tersebut.

Hal ini, menurut Koster, buat mewujudkan tatanan kehidupan ‘krama’ Hindu di Bali yang rukun, tenteram, dan tertib yang telah terjaga dan mengakar selama berabad-abad berdasarkan adat-istiadat, tradisi, seni, budaya, serta kearifan lokal Bali.

Dalam kesempatan itu Gubernur Bali Wayan Koster meluapkan rasa kebahagiaannya dan mengucapkan banyak terimakasih pada Menag, Dirjen Bimas Hindu, Pejabat di Kementerian PAN-RB, Kemendikbud, Kemenkumham, hingga Sekretariat Negara, karena Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar yang terus diperjuangkannya untuk bisa naik status menjadi Universitas keputusannya bisa terwujud.

“Astungkara (atas izin Tuhan-red) IHDN telah berhasil menjadi Universitas Hindu Jati I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, sehingga atas kebijakan yang sudah diberikan, saya mewakili Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali menyuarakan apresiasi, ” ucapnya.

Menurut Koster, peningkatan status Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar menjelma Universitas adalah hasil perjuangannya pada era menjadi Anggota DPR semasa tiga periode (2004-2009, 2009-2014, 2014-2019).

Saat itu dia bertugas di Komisi X dan di Badan Anggaran DPR secara menyuarakan, memperjuangkan, dan mengawal kebijaksanaan Pendidikan Keagamaan di DPR dengan berkaitan dengan kebijakan pendidikan untuk umat Hindu, Kristen/Katholik, dan Budha.

“Saat itu aku menemui langsung Menteri Agama (2004 – 2009), Bapak Muhammad Maftuh Basyuni, ” ujarnya.

Saat itu selain mengusulkan pengembangan status Institut Hindu Dharma Kampung Denpasar menjadi Universitas, Koster pula mengusulkan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri di Mataram dan Palangkaraya menjadi Institut Hindu Dharma Kampung, dan berdirinya Sekolah Tinggi Pegangan Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja. *

Baca juga: Menag sebut masalah kerukunan umat beragama di Aceh sudah selesai

Baca juga: Menag: Tidak ada alasan membubarkan ormas dengan berlandaskan Pancasila

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Author Image
illvolef304b354